Dewan Pengawas Hadiri Rapat Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Tahun 2023 Baitul Mal Kabupaten Simeulue

Baitul Mal Kabupaten Simeulue lakukan Rapat Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Tahun 2023 sekaligus Pemaparan Program Tahun 2024 bersama Dewan Pengawas pada Senin, (15/1). Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas, Fauzan, S.Ag., Sekretaris Dewan Pengawas, Asludin, SE, M.Kes., Anggota Dewan Pengawas, Meilis Nurhasanah, S.Ag., MA., Ketua Badan BMK Simeulue, Supriadi, Para Keanggotaan Badan BMK Simeulue (Mauluddin, S.Sos., Alimas Jonsa, S.Sos., M.Si., Hendrayadi, A.Md., Sahrim Amin, S.Pd.), Kepala Sekretariat BMK Simeulue, Khairul Amin, SH., Kasubbag Program dan Keuangan, Rahmad Hidayat, S.Si.T., serta Kasubbag Publikasi dan Perencanaan, Titan Afdilla, SE.

Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Supriadi dalam laporannya menyampaikan bahwa realisasi anggaran Baitul Mal Simeulue mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

"Alhamdulillah penyerapan anggaran BMK Simeulue Tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 realisasi anggaran berkisar 87%, sementara itu pada Tahun 2023 mencapai 96%. Pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras semua pihak yang ada di BMK Simeulue". Kata Supriadi.

Ketua Badan BMK Simeulue juga memaparkan sejumlah program yang terealisasi pada Tahun 2023, misalnya Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni bagi kaum dhuafa, Bantuan Operasional Pengembangan Al-Quran kepada LPTQ 10 Kecamatan, pemberian reward kepada Kafilah Kabupaten Simeulue yang berprestasi pada MTQ ke-36 Provinsi Aceh tahun 2023, Program Beasiswa untuk santri kurang mampu, Beasiswa Santri berprestasi, Beasiswa untuk mahasiswa Simeulue yang menuntut ilmu di Timur Tengah, Pengadaan Al-Quran dan Sound System Masjid di Kabupaten Simeulue, Bantuan Operasional bagi Madrasah dan Pondok Pesantren, Bantuan Berobat bagi kaum dhuafa di dalam maupun di luar daerah, santunan bagi 1000 Anak Yatim serta santunan bagi Tenaga Kebersihan dan Juru Parkir di Kabupaten Simeulue serta beberapa program lain.

Supriadi juga memaparkan beberapa program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

“Pada tahun ini, ada beberapa program yang akan kita lakukan seperti Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Training of Trainer (ToT) bagi Pengajar Al-Qur’an dengan bahasa isyarat, menginisiasi Kampung Zakat di Desa Nancawa Kec. Teupah Tengah, Daurah Tahfidz Qur’an di Bulan Ramadhan serta program lainnya. Selain itu, kita juga berusaha meningkatan kapasitas Sumber Daya Amil di Baitul Mal Simeulue sehingga semakin kompeten dan profesional dalam mengumpulkan, mengelola dan meyalurkan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya (ZIWaH)” Ucapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Baitul Mal Simeulue akan membangun kerja sama dan kolaborasi dengan instansi-instansi vertikal yang ada di Kabupaten Simeulue untuk memaksimalkan pengumpulan serta penyaluran zakat dan infak. Di awal tahun 2024 ini, Baitul Mal Simeulue telah melakukan silaturrahim dan audiensi dengan beberapa instansi Seperti Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Simeulue, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simeulue dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Simeulue. Kerja sama dan kolaborasi tersebut akan terus dilakukan dengan lembaga dan instansi lainnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas, Fauzan, S.Ag, turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Baitul Mal Simeulue di Tahun 2023 serta memberikan saran dan masukan untuk kedepannya.

“Kami mengapresiasi ikhtiar yang telah dilakukan di tahun sebelumnya dimana realisasi anggaran BMK Simeulue mencapai 96%, ini merupakan suatu pencapaian yang positif dan perlu ditingkatkan di Tahun 2024. Kami juga ingin menyampaikan beberapa hal yang bisa menjadi prioritas kita seperti bantuan penelitian bagi mahasiswa yang meneliti tentang zakat, infak atau wakaf apalagi ada mahasiswa kita yang kuliah di Timur Tengah sehingga kedepannya ada kader-kader kita yang ahli di bidang zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan lainnya”.

Ketua Dewan Pengawas juga memberikan beberapa catatan mengenai wakaf dan perlunya penyamaan persepsi bagi Amil Baitul Mal Kabupaten Simeulue.

“Selanjutnya mengenai wakaf, saya melihat bahwa kita sudah mulai harus action. Artinya, perlu adanya percontohan wakaf di Kabupaten Simeulue apalagi sudah dilakukan pelatihan-pelatihan nadzir wakaf. Kita juga dapat merujuk pada beberapa contoh pengelolaan harta wakaf yang telah dilakukan di Aceh. Kemudian, perlu adanya penyamaan persepsi antara Dewan Pengawas, Para Komisioner, Sekretariat serta seluruh Amil Baitul Mal Simeulue dalam menjalankan tugas dan fungsi Baitul Mal”.

Dalam kesempatan itu, Asludin, SE, M.Kes., Sekretaris Dewan Pengawas menyampaikan beberapa masukan terkait progam Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan Ide Usaha yang dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

“Kami sangat setuju adanya program Rehab Rumah Tidak Layak Huni ini karena memang masih banyak rumah warga kita yang perlu direnovasi. Namun kami ingatkan bahwa perlu juga dilakukan pendampingan dari tenaga teknis misalnya dari Dinas PUPR meskipun secara kasat mata kita dapat menilai realisasi dari pelaksanaan rehab rumah tersebut. Kemudian, saya terpikir sebuah ide bagaimana jika kita membuat badan usaha sendiri sehingga menjadi role model usaha yang dapat dicontoh oleh masyarakat. Ini nanti dapat ditelaah lebih lanjut apakah memungkinkan atau tidak”.

Pada rapat tersebut, Meilis Nurhasanah, S.Ag., MA., selaku Anggota Dewan Pengawas juga memberikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Baitul Mal Simeulue seperti bantuan bagi para pelaku UMKM.

“Kami memandang perlu dilakukan usaha-usaha untuk membantu para pelaku UMKM seperti yang telah dilakukan sebelumnya agar usaha mereka dapat bertahan. Misalnya ada mahasiswa yang membayar uang kuliahnya dari usaha laundry yang dulu dia mencuci baju pakai tangan bisa menggunakan laundry agar lebih efisien. Hal seperti ini perlu untuk kita prioritaskan” Ucapnya.

Rapat tersebut juga membahas beberapa rencana program yang akan dilakukan di Tahun 2025. Dewan pengawas turut memberikan beberapa catatan dan pertimbangan lainnya terkait pengumpulan, pengelolaan maupun pendistribusian zakat, infak dan wakaf agar tetap berada pada koridor yang tepat sebagaimana prinsip pengelolaan BAZNAS yaitu Aman Syar’i, Aman Regulasi dan Aman NKRI.

BMK_Simeulue